Halal Bihalal di Kabaena Memanas, Ketua DPRD Bombana “Warning” Pemda soal Kebijakan dan Birokrasi
WONUABOMBANA.com – Acara halal bihalal di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Senin (23/03/2026), berubah menjadi forum penyampaian kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ketua DPRD Bombana, Iskandar, secara terbuka menegaskan komitmennya untuk mendukung sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin pasangan Burhanuddin dan Ahmad Yani.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, Iskandar menyampaikan bahwa DPRD sebagai mitra pemerintah tidak akan tinggal diam jika kebijakan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kalau ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, saya akan jadi orang pertama yang mengingatkan,” tegas Iskandar di hadapan warga.
Ia menegaskan, posisinya bukan hanya sebagai Ketua DPRD, tetapi juga bagian dari kekuatan politik pengusung pasangan “Berani”. Meski demikian, dukungan tersebut tidak bersifat tanpa syarat, melainkan tetap dalam koridor pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Selain menyoroti arah kebijakan, Iskandar juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bombana untuk segera melakukan penyegaran birokrasi. Ia menilai, masih banyak jabatan strategis di tingkat kecamatan, puskesmas, hingga sekolah yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt), sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik.
“Jabatan-jabatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus segera diisi pejabat definitif agar pelayanan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Desakan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat kepada pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret. Jika tidak, kondisi ini berpotensi memicu dinamika politik yang lebih tegang antara legislatif dan eksekutif di Bombana.
Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Yani yang hadir dalam acara tersebut belum memberikan tanggapan panjang terkait pernyataan Iskandar. Namun kehadirannya dalam forum itu menjadi simbol penting bahwa komunikasi antara pemerintah dan DPRD tetap terbuka.
Kegiatan halal bihalal yang awalnya bertujuan mempererat silaturahmi pasca-Idulfitri ini pun berkembang menjadi ruang dialog publik yang sarat pesan politik. Di satu sisi, terdapat dukungan terhadap pemerintah, namun di sisi lain juga ditegaskan fungsi kontrol DPRD sebagai representasi masyarakat.
Pengamat menilai, dinamika ini menunjukkan adanya keseimbangan dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif di daerah. Dukungan politik tetap berjalan, tetapi dibarengi dengan kritik konstruktif demi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan pernyataan tegas tersebut, Iskandar menegaskan bahwa kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. DPRD, kata dia, siap berada di garis depan untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur yang benar. (ADV)
