Halal Bihalal di Kabaena Memanas, Ketua DPRD Bombana “Warning” Pemda soal Kebijakan dan Birokrasi
WONUABOMBANA.com – Acara halal bihalal di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Senin (23/03/2026), berubah menjadi forum penyampaian kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah. Kegiatan yang semula berlangsung dalam suasana hangat penuh nuansa silaturahmi pasca-Idulfitri itu, perlahan berkembang menjadi ruang dialog terbuka yang diwarnai berbagai pandangan kritis terhadap arah pemerintahan daerah.
Ketua DPRD Bombana, Iskandar, secara terbuka menegaskan komitmennya untuk mendukung sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin pasangan Burhanuddin dan Ahmad Yani. Di hadapan masyarakat yang hadir, ia menyampaikan bahwa peran DPRD tidak hanya sebagai mitra kerja pemerintah, tetapi juga sebagai lembaga kontrol yang memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, serta sejumlah tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setempat, Iskandar menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam jika terdapat kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat atau tidak sejalan dengan kebutuhan publik.
“Kalau ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, saya akan jadi orang pertama yang mengingatkan,” tegas Iskandar di hadapan warga, disambut perhatian serius dari peserta yang hadir.
Ia menegaskan, posisinya bukan hanya sebagai Ketua DPRD, tetapi juga bagian dari kekuatan politik pengusung pasangan “Berani”. Meski demikian, menurutnya, dukungan tersebut tidak bersifat mutlak tanpa kritik. Ia menekankan bahwa dukungan politik harus tetap berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan, demi menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Lebih lanjut, Iskandar juga menyoroti pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan secara transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Selain menyoroti arah kebijakan, Iskandar juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bombana untuk segera melakukan penyegaran birokrasi. Ia menilai, masih banyak jabatan strategis di tingkat kecamatan, puskesmas, hingga sekolah yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt), sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik serta memperlambat pengambilan keputusan di tingkat teknis.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberadaan pejabat definitif sangat penting untuk menjamin kepastian kebijakan dan optimalisasi kinerja birokrasi.
“Jabatan-jabatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus segera diisi pejabat definitif agar pelayanan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Desakan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat kepada pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam melakukan pembenahan internal. Jika tidak segera ditindaklanjuti, kondisi ini berpotensi memicu dinamika politik yang lebih tegang antara legislatif dan eksekutif di Bombana, sekaligus berimbas pada menurunnya kepercayaan publik.
Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Yani yang hadir dalam acara tersebut belum memberikan tanggapan panjang terkait pernyataan Iskandar. Namun, kehadirannya dalam forum itu menjadi simbol penting bahwa ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD tetap terbuka, serta menunjukkan adanya upaya menjaga hubungan kelembagaan yang konstruktif.
Kegiatan halal bihalal yang awalnya bertujuan mempererat silaturahmi pasca-Idulfitri ini pun berkembang menjadi ruang dialog publik yang sarat pesan politik. Di satu sisi, terdapat dukungan terhadap pemerintah daerah, namun di sisi lain juga ditegaskan pentingnya fungsi kontrol DPRD sebagai representasi suara masyarakat.
Sejumlah pihak menilai, dinamika yang terjadi dalam forum tersebut mencerminkan proses demokrasi yang sehat di tingkat daerah. Perbedaan pandangan yang disampaikan secara terbuka justru menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Pengamat menilai, dinamika ini menunjukkan adanya keseimbangan dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif di daerah. Dukungan politik tetap berjalan, tetapi dibarengi dengan kritik konstruktif demi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat serta mampu menjawab tantangan pembangunan di daerah.
Dengan pernyataan tegas tersebut, Iskandar menegaskan bahwa kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. DPRD, kata dia, siap berada di garis depan untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur yang benar, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bombana. ((ADV)
