Beranda Politik & Hukum Bermasalah, Penetapan Cakades Pangkuri Diambil Alih Oleh PPTK Kabupaten

Bermasalah, Penetapan Cakades Pangkuri Diambil Alih Oleh PPTK Kabupaten

48
0
Hearing/Rapat Dengar Pendapat PPTD Desa Pangkuri, BPD, Cakades Pengadu, hingga PPTK Kabupaten (DPMD) Selaku Dinas teknis. Turut hadir juga dari Kabag Hukum Pemda Bombana.

WONUABOMBANA.COM, Rumbia – Tahapan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebanyak 109 Desa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 449 Tahun 2021 menyangkut jadwal tahapan, ternyata menyisahkan sedikit masalah dibeberapa tempat. Salahsatunya Desa Pangkuri yang berada di Kecamatan Rarowatu.

Masalahnyapun beragam. Untuk Desa Pangkuri sendiri yang dipersoalkan karena, dari 3 Balon Cakades, diduga ada 1 Balon Cakades yang bermasalah. Sebab, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Kepala Desa sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 56 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang berada pada pasal 21 huruf (f) yakni: Sertifikat Vaksinasi Covid-19 pertama dan kedua, kecuali bagi yang tidak lolos screening dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.

Alhasil, merujuk dari itulah Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD), tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Sehingga diambil alih oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten (PPTD) yang berujung pada Hearing atau Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Kabupaten Bombana yang menghadirkan, PPTD, PPTK, BPD, hingga Balon Cakades pengadu Jum’at 17 Desember 2021.

Setelah berdiskusi secara alot dengan semua yang hadir, akhirnya pimpinan rapat yang diterima oleh Komisi I bersama rekan-rekan Anggota DPR lainnya melalui Ketua Nasruddin menyimpulkan bahwa, “Keputusan ataupun penetapan-penetapan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang bertentangan dengan aturan pemilihaan Kepla Desa, atau yang berakibat dapat merugikan, atau menguntungkan ataupun mengakomodir, ataupun tidak mengakomodir, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka kami minta kepada (PPTK) Kabupaten untuk melakukan pembinaan, dan mengambil keputusan agar pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Bombana berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada”, jelasnya.

Nasruddin menambahkan, meskipun dari DPR tidak dapat memutuskan secara formil (Membatalkan atau tidak membatalkan), namun akan direkomendasikan kepada (PPTK) Kabupaten dalam hal ini Dinas DPMD selaku Dinas Teknis agar menela’ah kembali yang kemudian ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku tegasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, Hasdin Ratta selaku Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten (PPTK) menyampaikan jikasaja, hasilnya masih menunggu surat Rekomendasi resmi secara tertulis dari DPRD Bombana. “Kami masih menunggu Surat Rekomendasi secara tertulis. Meskipun keputusan bersama melalui RDP telah dikembalikan kepada kami (Dinas DPMD), namun, itukan baru pernyataan lisan saja”, tegas Hasdin usai rapat.

Lanjutnya, “Masih terlalu prematur kalau hari ini saya menyimpulnkan. Dan apa hasilnya, nanti saya sampaikan ke Media”, tegasnya lagi.

Sekedar informasi, klaim dari DPR (Ketua Komisi I) Surat Rekomendasinya sudah keluar untuk Desa Pangkuri. Hanya saja, belum sampai ke PPTK Kabupaten. Olehkarena sudah malam baru dibuat. “Pasalnya, tadikan ada 2 Desa juga yang dihearing selain Desa Pangkuri, jadi surat rekomendasinya baru keluar malam. Rencananya besok akan segera diantarkan”, bebernya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here